Abdul Rahman Prakoso

Abdul Rahman Prakoso Shariah Economic Law, Shariah Faculty, The State Institute for Islamic Studies of Surakarta Email: Abdulprakoso27@gmail.com Abstract The issue of illegal immigrants remains a problem both in Indonesia and internationally. Indonesia as a strategic country with archipelagic territory becomes a place for illegal immigrants. Illegal immigrants are people who enter or stay in a country illegally. The problem of illegal immigrants has become the domain of global issues given international and national legal instruments to provide protection against illegal immigrants. In the global issue, Indonesia is not a party that signed the 1951 Convention on Refugee status and the 1967 Protocol. The human rights framework available in Indonesia is regulated in Law No. 39 of 1999 on Human Rights. Human rights describes certain standards of human behavior in order to obtain protection of basic human rights. The protection of illegal immigrants is necessary to fulfill th...

Kebijakan Penegakan Hukum Penggunaan Bahasa Indonesia https://drive.google.com/file/d/1oR5DsburC26kN8WPNQLnvjFOrHpz7dAm/view?usp=sharing Bahasa  Indonesia  muncul  dalam  perjuangan  pemuda  untuk mempersatukan  bangsa  dan  negara.  Indonesia  sebagai  negara  kepulauan dengan total tujuh belas ribu lebih pulau yang ada di Indonesia dipersatukan dengan  bahasa  persatuan  bahasa  Indonesia.  Semangat  juang  untuk mempersatukan bangsa diwujudkan dengan mengubah usul sumpah pemuda butir tiga yang sebelumnya bahasa Melayu  diganti dengan Bahasa Indonesia.  Dalam kurun waktu hampir satu abad Sumpah Pemuda, penggunaan bahasa  Indonesia  dalam  kehidupan  bermasyarakat,  muncul  kemunduran semangat  untuk  menggunakan  bahasa  dalam  komunikasi  sehari-hari,  di samping penggunaan bahasa daerah sebaga...

Diadakan oleh Badan Sertifikasi Nasional Profesi bersama dengan Puslitbangprof Kementerian Komunikasi dan Informatika

MEMBANGUN BUDAYA HUKUM PEMILIH PEMULA DALAM PEMILU YANG DEMOKRATIS Oleh: Abdul Rahman Prakoso, Fatahul Lathip, Husnul Khatimah Abdulprakoso27@gmail.com , Fatahullathip@gmail.com , hkhatimah293@gmail.com Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri(IAIN) Surakarta Menuju tahun 2019 sebagai tahun Pemilihan Presiden dan pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat secara serentak banyak dinamika hukum yang berjalan. Kondisi yang membuat gejolak-gejolak politik terjadi di tahun-tahun sebelumnya untuk membuat instrumen peraturan Pemilihan umum. Pemilihan Umum yang rutin digelar digelar lima tahun sekali menjadi hajat demokrasi terbesar di Indonesia. Waktu dimana Rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi menentukan pilihan pemegang kekuasaan Pemerintahan dan wakil rakyat. Hukum sebagai alat untuk mengatur jalannya perkembangan masyarakat yang bersifat memaksa dan melarang. Aturan yang diciptakan untuk mengatur agar keadilan hukum dapat tercapai oleh masyarakat. Masyarakat sebagai ...

Pembiayaan mudharabah dengan menggunakan sistem kerjasama antara pemilik modal dengan pengelola modal atas dasar bagi hasil antara para pihak. Perkembangan produk pembiayaan mudharabah di Baitul Maal waTamwil(BMT) lebih sedikit digunakan daripada pembiayaan murabahah. Salah satu hal yang menghambat digunakannya adalah pihak kreditur dalam melaporkan transaksi keuangan tidak sesuai dengan kondisi nyata dilapangan. Hal ini membuat pihak BMT selaku pemilik modal dirugikan oleh tindakan kreditur selaku pengelola modal. Sehingga diperlukan kejujuran oleh pihak kreditur agar dalam memberikan laporan keuangan bisa sesuai dengan kondisi nyata.Untuk menghindari adanya tindakan penipuan oleh kreditur. Dalam pengajuan pembiayaan murabahah oleh kreditur kepada pihak BMT akan sedikit kesulitan dalam memberikan laporan transaksi keuangan atas UMKM yang dimilikki. Salah satu syarat untuk pemberian pembiayaan mudharabah harus mempertimbangkan hasil yang diperoleh atas usaha yang dimilikki oleh ...